Kajian terhadap Cyber Security di Indonesia

-


Oleh: Miranda Lufti Nasution



            Permasalahan kejahatan siber kian berkembang di era society 5.0 saat ini. Perkembangan transformasi digital yang kontra produktif menuntut Indonesia, negara yang rentan terkena serangan malware, untuk tanggap bersiap dan beradaptasi dalam menghadapi era society 5.0 yang mengkombinasikan kecanggihan teknologi dan automatisasi berbasis Artificial Intelligence (AI) dengan mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Di samping berbagai manfaat dan kemudahan yang ada, perkembangan ini juga berimbas pada semakin variatifnya bentuk ancaman seperti cyber attack yang mampu melumpuhkan sistem informasi, properti intelektual, hingga dapat menggoyahkan kredibilitas pemerintah dan pada akhirnya berpotensi membahayakan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, Indonesia harus memiliki kapabilitas terhadap cyber security dan cyber defense yang mumpuni guna melindungi negara dari ancaman siber. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber dilakukan dengan penerapan keamanan siber nasional yang ketat. Hal ini dapat diupayakan dengan melindungi data pribadi warga negara secara komprehensif, executive order guna mereformasi peningkatan keamanan jaringan, dan penegakan hukum (law enforcement) melalui kebijakan penal (penal policy) secara holistik.

            Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) selaku hukum positif di Indonesia sejatinya belum mampu menjerat pelaku kejahatan siber dengan tegas. Hal ini disebabkan pasal yang termaktub di dalamnya belum memuat aturan perlindungan data pribadi yang komprehensif. Peretasan data pribadi merupakan salah satu bentuk cyber crime yang paling intens terjadi di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara mencatat terdapat sebanyak 2.549 kasus pencurian informasi dan 79.439 akun diretas dengan tujuan kejahatan yang telah terjadi sepanjang tahun 2020. Realita ini mencerminkan urgensi diperlukannya payung hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk meningkatkan pengakuan terhadap right to data subject guna mencegah dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Persoalan jurisdiksi juga menghambat penegakan hukum dalam menindak kejahatan transnasional, sebab ruang siber pelaku pelanggaran kebanyakan berada di luar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, penting untuk menkonkretisasi yurisdiksi kejahatan siber dalam RUU PDP guna mempermudah aparat dalam menangani cyber crime.

            Indonesia dapat melihat Amerika Serikat selaku negara dengan cyber security strategy yang sangat baik yakni melalui executive order untuk merestrukturisasi mekanisme penindakan kejahatan siber. Selama ini, aparatur negara khususnya Polri kesulitan menyelidiki dan menyidik perkara tindak pidana siber sebab kurang canggihnya sarana yang dimiliki. Melalui kebijakan eksekutif, Presiden dapat memfasilitasi Polri dengan computer forensic yang dilengkapi evidence collection, forensic analysis, dan expert witness sebagai alat yang mampu mengungkap dan merekam jejak kejahatan siber. Hal ini akan sangat berguna untuk menjangkau kasus cyber crime yang selama ini sangat sulit dideteksi. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber juga dapat diperkuat melalui penegakan hukum dengan cara penerapan kebijakan penal (penal policy) guna menindak tegas pelaku cyber crime. Kebijakan penal ini dilakukan melalui berbagai aspek seperti kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana dengan menjatuhkan sanksi maksimal bagi pelaku, dan aspek yurisdiksi guna melakukan penyidikan terhadap kejahatan siber dalam upaya mengungkap dan memberikan sanksi bagi setiap pelaku cyber crime. Upaya ini efektif untuk meningkatkan efek jera (deterrent effect) bagi para pelaku kejahatan siber guna mencegah dan menanggulangi bahaya cyber crime ditinjau dari aspek yuridis dan politis. Melalui upaya penegakan hukum yang ketat diharapkan mampu mengatasi dan mengantisipasi permasalahan kejahatan siber di Indonesia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miranda Lufti Nasution - Anggota Divisi Kajian Keilmuan Periode 2020-2021

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEMIMPIN CERMINAN RAKYATNYA

-
Gambar
Belum ada ceritanya, dan tidak akan pernah ada ceritanya, dimana seekor singa menjadi pemimpin gerombolan tikus; atau sebaliknya, seekor tikus menjadi pemimpin kawanan singa. Karena secara umum, pemimpin merupakan cerminan kualitas mayoritas dari yang dipimpinnya. Kami katakan secara umum, karena ada pengecualian pada kasus-kasus tertentu. Allâh -‘Azza wa Jalla- berfirman : وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ “Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang – orang yang zhalim itu menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lainnya disebabkan apa yang mereka kerjakan (dari dosa – dosa).”_ QS. Al-An’âm : 129. Ketika ditanya tentang makna ayat yang mulia tersebut, Al-Imâm Al-A’masiy -Rahimahullâh- berkata : “Aku mendengar mereka (Para Salaf) berkata : ‘Jika manusia sudah rusak, maka mereka akan dipimpin oleh orang – orang jahat mereka.” (Ad-Durru Al-Mantsûr : 3/358). Al-Imâm Ath-Thabrâniy -Rahimahullâh- meriwayatkan tentang Al-Imâm Al-Hasan Al-Bashry -Rahi...
Baca selengkapnya

Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

-
Gambar
Oleh: Salma Kharissya           Penggunaan teknologi informasi merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global, dimana hal ini ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna. Pengaruh pada perilaku sosial terjadi karena adanya peralihan dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (information society). Kemajuan teknologi informasi telah mendorong kegiatan manusia ke arah efisiensi di bidang politik, ekonomi dan budaya.                     Namun, kemajuan teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan (liberalism) yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi ini. Sebab itu meskipun pengguna (user) diberikan perjanjian (term and condition) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti youtube, instagr...
Baca selengkapnya

Kuliah On Going Puasa Hampir Miring? Berikut Tips Dari BTM Aladdinsyah

-
Gambar
Oleh: Dinda Yunisa Halo sobat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU), tidak terasa sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadhan 1444 H. Nah bagaimana nih persiapannya? Sudah latihan ketika Bulan Sya’ban belum? Acap kali kita merasa mudah lelah ketika berpuasa sobat. Bahkan lebih seringlemas, letih dan lesu saat siang hari belajar di kampus. Tentunya kami dari BTM Aladdinsyah akan berbagi tips yang kiranya dapat kamu terapkan agar lebih optimal dalam beribadah dan kuliah. 1. Sahur bergizi Layaknya kalimat yang sering kita dengar, you are what you eat, memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang kita makan sangat mempengaruhi diri kita dan kesehatannya. Makanlah makanan yang bergizi lengkap saat sahur, dengan porsi yang cukup. Kandungan penting yang harus kamu perhatikan dalam makanan antara lain karbohidrat, protein, dan juga serat. Saat sahur asupan kalori perlu diperbanyak dengan mengonsumsi karbohidrat kompleks seperti ubi, singkong, jagung, nasi merah dan rot...
Baca selengkapnya